Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara, Dalam Kasus Suap Bansos Covid-19 5/5 (2)

by
Kasus Suap Bansos Covid-19,
banner265149 Iklan

Jakarta | Okebozz.Com | JSCgroupmedia — Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Ia juga ditutut membayar denda Rp500 juta subsidar enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18,” kata Jaksa KPK, Nur Azis, embacakan tuntutannya dalam sidang yang digelar virtual, Rabu (28/7/2021).

“Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18”

Jaksa juga meyakini Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, enerima suap dari sejumlah pengusaha penggarap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan,” imbuhnya.

Jaksa juga menyebut hal yang memberatkan dalam mengambil keputusannya adalah perbuatan yang dilakukan Juliari selaku Menteri Sosial tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. [ JSCgroupmedia | Harian Terbit | */yp | *** ]

Saksi Sebut Politikus PDIP Ihsan Yunus dapat Proyek Bansos COVID-19 Rp54,43 Miliar di Kemensos

Jakarta | Okebozz.Com | JSCgroupmedia — Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial M Syafii Nasution mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi PDI-Perjuangan Ihsan Yunus mendapat proyek penanganan COVID-19 senilai Rp54,43 miliar.

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) no 6 saudara mengatakan ‘Selanjutnya saudara Ihsan Yunus mendapatkan total paket sebesar Rp54.430.150.000 yang terdiri dari paket-paket sebagai berikut sebagaimana dalam tabel nomor 1 nama paket pengadaan bantuan penanganan COVID-19 PT DS Solution’, apa keterangan ini betul?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Betul,” jawab Syafii.

Syafii menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19.

Dalam BAP tersebut, Syaffi menjelaskan pada Maret 2020, tidak lama setelah ia dilantik sebagai direktur PSKBA, Ihsan Yunus datang ke ruangannya.

Dalam BAP tersebut diterangkan bahwa Syafii kenal Ihsan Yunus sebagai wakil ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP, kebetulan Komisi VIII adalah komisi yang membawahi pengawasan Kemensos dan Syafii juga beberapa kali hadir dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan melihat Ihsan Yunus memimpin RDP.

“Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial M Syafii Nasution mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi PDI-Perjuangan Ihsan Yunus mendapat proyek penanganan COVID-19 senilai Rp54,43 miliar”

“Saat itu beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau barusan berkunjung dari ruang Pak Menteri Juliari Batubara dan sudah berbicara terkait paket-paket pengadaan bantuan COVID-19. Saat itu beliau menyampaikan bahwa beliau bermaksud mengerjakan beberapa paket pengadaan bantuan bencana COVID-19 yang ada di direktorat yang saya pimpin, Direktorat PSKBA,” ungkap jaksa Ikhsan membacakan BAP milik Syafii.

Selanjutnya menurut Syafii dikutip Antara, Ihsan Yunus bertanya kepada dirinya apa saja kegiatan dan paket pengadaan yang ada di direktorat PSKBA

“Saat itu saya langsung menyatakan siap dan langsung mengiyakan permintaan beliau dikarenakan saya mengetahui bahwa saudara Ihsan Yunus memang sangat dekat dengan Pak Menteri Juliari Batubara dan saya juga mengetahui bahwa saudara Ihsan Yunus sering bertamu ke ruangan Pak Menteri,” tambah jaksa Ikhsan.

Pada saat di direktorat PSKBA ada paket paket pengadaan penunjang alat-alat penanggulangan wabah COVID-19 seperti masker, disinfektan, sarung tangan, dan alat pelindung diri (APD).

“Saya sampaikan secara umum paket paket pengadaan yang ada di direktorat kami kepada Ihsan Yunus. Selanjutnya saya langsung memanggil staf-staf saya yaitu saudara Matheus Joko Santoso dan Deni dan langsung saya sampaikan agar mereka langsung mengurus administrasinya terkait paket-paket pengadaan milik Pak Ihsan Yunus,” terang jaksa Ikshan.

Menurut Syafii, secara teknis paket-paket pekerjaan milik Ihsan Yunus tersebut kemudian dikerjakan oleh staf atau operator yang mengurus paket-paket pengadaan milik Ihsan Yunus di Kemensos yaitu Agustri Yogasmara alias Yogas dan Iman Ikram yang merupakan adik kandung Ihsan Yunus.

“Bener nih saksi?” tanya jaksa Ikhsan

“Benar,” jawab Syafii.

Syafii lalu melaporkan hal tersebut ke Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin.

“Pepen Nazaruddin kemudian memerintahkan saya untuk mengikuti saja karena beliau orangnya menteri,” ungkap jaksa Ihsan.

Jaksa KPK juga menyebutkan paket-paket yang berasal dari kuota milik Ihsan Yunus yang diterangkan oleh Syafii dalam BAP no 6 yaitu:

1. Paket sembako 5.000 paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp1 miliar.

2. Paket sembako 45 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp9 miliar.

3. Paket sembako 55 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp11 miliar.

4. Paket sembako 10 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp2 miliar.

Sehingga total paketnya adalah Rp23 miliar

“Seluruh paket diurus Yogas dan Iman Ikram ya? Betul ya?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Syafii.

Dalam sidang sebelumnya disebutkan bahwa untuk pengadaan 1,9 juta paket bansos sembako COVID-19 tahap 7-12 yaitu 1 juta paket dimiliki oleh Ketua Komisi III DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Herman Hery, sebesar 400 ribu paket dimiliki Ihsan Yunus, 200 ribu paket dimiliki Juliari Batubara dan 300 ribu dikoordinasikan oleh Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) bansos COVID-19 dengan istilah Bina Lingkungan. [ JSCgroupmedia | Harian Terbit | Anugerah | *** ]

banner265149 Iklan

Please rate this

 

One thought on “Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara, Dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[sliders_pack id="4755"]